Jaminan Mutu Software

Berdasarkan definisi IEEE (1991), Jaminan Mutu Perangkat Lunak ( Software Quality Assurance ) adalah :
1. A planned and systematic pattern of all actions necessary to provide adequate confidence that an item or product conforms to established technical requirements.
2. A set of activities designed to evaluate the process by which the products are developed or manufactured. Contrast with quality control.

yang artinya adalah :
1. Sebuah pola yang terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diperlukan untuk menyediakan kepercayaan yang cukup bahwa sebuah produk atau barang sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disusun.
2. Sekumpulan aktifitas yang dirancang untuk mengevaluasi proses dimana sebuah produk dikembangkan atau diproduksi.

dari beberapa pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa jaminan mutu perangkat lunak adalah sebuah aktifitas untuk menjaga kulitas perangkat lunak yang dikembangkan. Sejak kita memasuki jaman teknologi informasi, kita mulai mengenal berbagai macam produk yang bersifat “maya” (bukan ghoib lho ya…), yaitu sebuah produk yang bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita sentuh selayaknya produk-produk nyata yang kita kenal selama ini (seperti mobil, motor, sendok, piring, dbs)  .
Seperti yang disampaikan oleh Galin (2004), menjaga kualitas perangkat lunak memiliki tantangan tersendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk industri. Dari segi apa saja tantangannya ?
1. Kompleksitas (complexity).
Produk Perangkat Lunak (Software Product) : Biasanya sebuah perangkat lunak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena didalamnya sangat mungkin terdapat ribuan fungsi operasi.
2. Visibilitas Produk (product visibility).
Produk Perangkat Lunak dikatakan invisible product karena dalam mendeteksi produk yang cacat sangat tidak mungkin melalui penglihatan (by sight).
3. Sifat Pengembangan dan Proses Produksi (nature of development and production process).
Kesempatan untuk mendeteksi produk yang cacat hanya mungkin dilakukan pada fase pengembangan. Berbeda dengan produk industri, dimana kesempatan untuk mendeteksi produk yang cacat dapat dilakukan di semua fase pengembangan dan produksi.

Sedikit petunjuk untuk membayangkan seberapa kompleks-kah sebuah perangkat lunak, coba teman-teman bayangkan sebuah gedung atau rumah, saya yakin, orang yang bukan ahli bangunan pun bisa menyebutkan jika gedung lebih kompleks dari rumah karena beberapa faktor yang terlihat. Terbayang ?? nah sekarang coba kalian bayangkan beberapa perangkat lunak yang teman-teman kenal, lalu sebutkan mengapa salah satu dari perangkat lunak yang baru saja disebutkan lebih kompleks dari yang lainnya ? 
Ok sedikit petunjuk lain, jika teman-teman ingin memperbaiki rumah, dan ada bagian yang harus dibongkar, saya pribadi yakin teman-teman akan bisa memperkirakan bagian mana saja yang akan terkena dampak, apa saja yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan besarnya biaya yang diperlukan walaupun teman-teman bukan ahli bangunan. Sekarang teman-teman bisa kembali membayangkan, jika ada sebuah perangkat lunak yang akan diperbaiki atau ditambahkan fiturnya, bisakah teman-teman atau bahkan saya sendiri dengan mudah memperkirakan bagian mana saja yang akan terkena dampaknya, waktu yang diperlukan dan biaya yang diperlukan ? saya yakin tidak mudah.  itulah produk perangkat lunak (software).

Kembali lagi ke jaminan mutu perangkat lunak. Agar kita dapat membangun atau mengembangkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa hal dibawah ini :
1. Apa itu perangkat lunak (software) ?
2. Apa itu software errors, faults dan failures ?
3. Apa itu software quality ? dan
4. Apa hubungannya software quality assurance dengan software engineering ?

mengapa kita perlu mengetahui beberapa hal diatas ? jika saya kembali menganalogikan dengan rumah, ya untuk mengatakan bahwa rumah itu bagus atau tidak, kita harus tahu terlebih dahulu :

Apa itu rumah ?

Rumah yang seperti apa sih yang disebut rumah berkualitas ?

Pada artikel diatas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Berikut pertanyaannya :
1. Apa itu software ?
2. Apa itu software errors, faults dan failures ?
3. Apa itu software quality ?
4. Apa hubungan software quality assurance dengan software engineering ?

Definisi Software
Berdasarkan IEEE (1991), software adalah :
Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system.
Mengacu pada definisi diatas, perangkat lunak (software) adalah
1. Program Komputer (Kode)
2. Prosedur
3. Dokumentasi, dan
4. Data

Kualitas dari masing-masing komponen diatas akan menentukan kualitas perangkat lunak. Contoh nyatanya adalah kualitas dokumentasi. Jika sebuah software dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap (terdapat Dokumentasi Pengembangan dan Dokumentasi Cara Penggunaan atau user manual), akan sangat memudahkan semua pihak untuk menggunakan, memperbaiki dan mengembangkan software tersebut.

Definisi Software Errors, Faults Dan Failures
Software Errors adalah error yang terjadi karena kesalahan logika atau gramatikal. Contoh dari kesalahan logik adalah ketika anda memasukan sebuah nilai, output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan contoh kesalahan gramatikal adalah ketika anda mengetikan syntax program yang salah.
Software Faults adalah kondisi dimana sebuah perangkat lunak gagal menjalankan fungsi tertentu.
Software Failures adalah ketidakmampuan dari sistem atau komponen untuk melakukan fungsi yang diperlukan sesuai dengan spesifikasinya.

Definisi Software Quality
Berdasarkan IEEE (1991), software quality adalah :
1. The degree to which a system, component, or process meets specified
requirements.
2. The degree to which a system, component, or process meets customer or
user needs or expectations.
Berdasarkan Pressman, software quality di definisikan sebagai  :
Conformance to explicitly stated functional and performance requirements,explicitly documented development standards, and implicit characteristics that are expected of all professionally developed software.
dari kedua definisi diatas, dapat kita simpulkan bahwa kualitas perangkat lunak (software quality) adalah perangkat lunak yang sesuai dengan : 
1. Kebutuhan pengguna (user requirement).
2. Harapan pengguna (user expectation).
3. Standar kualitas yang disepakati oleh kedua belah pihak (antara developer dan pengguna) yang tercantum pada kontrak.
Jika kita melihat kembali definisi Jaminan Mutu Perangkat Lunak (software quality assurance) yang telah disampaikan pada artikel pertama :
1. Sebuah pola yang terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diperlukan untuk menyediakan kepercayaan yang cukup bahwa sebuah produk atau barang sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disusun.
2. Sekumpulan aktifitas yang dirancang untuk mengevaluasi proses dimana sebuah produk dikembangkan atau diproduksi.

disini terlihat bahwa Jaminan Mutu Perangkat Lunak (software quality assurance) bukan hanya mengenai permasalahan teknis saja. Kata “terencana” dan “sistematis” menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan (management) selama proses pengembangan pun terlibat. Kegiatan pengelolaan disini diperlukan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditentukan dan disepakati. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan tersebut harus dapat membuat proses pengembangan perangkat lunak berjalan secara efektif dan efisien.

Lalu apa hubungannya Jaminan Mutu Perangkat Lunak (software quality assurance) dengan Rekayasa Perangkat Lunak (software engineering) ?

Definisi Rekayasa Perangkat Lunak (software engineering) menurut IEEE (1991) adalah
The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.
The study of approaches as in (1).

yang memiliki arti :
Sebuah penerapan yang sistematis, disiplin dan terukur untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara perangkat lunak.
Serta studi atau kajian mengenai pendekatan-pendekatan rekayasa (engineering) atas perangkat lunak (software).

Pendekatan-pendekatan sistematis yang ada pada rekayasa perangkat lunak merupakan infrastruktur penting untuk mencapai tujuan dari jaminan mutu perangkat lunak. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka definisi jaminan mutu perangkat lunak dapat diperluas menjadi (Galin, 2004):
A systematic, planned set of actions necessary to provide adequate confidence that the software development process or the maintenance process of a software system product conforms to established functional technical requirements as well as with the managerial requirements of keeping the schedule and operating within the budgetary confines.

yang artinya adalah :
Serangkaian tindakan sistematis dan terencana yang diperlukan untuk menyediakan kepercayaan yang cukup terhadap proses pengembangan atau proses pemeliharaan perangkat lunak yang sesuai dengan persyaratan teknis fungsional serta sesuai dengan persyaratan manajerial untuk menjaga jadwal dan anggaran.

Referensi:
http://taufiknuradi.com/2013/05/11/jaminan-mutu-perangkat-lunak-part-1-pengenalan/
http://taufiknuradi.com/2013/05/13/jaminan-mutu-perangkat-lunak-part-2/
Galin, D. 2004. Software Quality Assurance from Theory to Implementation. England: Pearson Education Limited.
Chemuturi, M. 2011. Mastering Software Quality Assurance Best Practice, Tools and Techniques for Software Developers. USA: J.Ross Publishing.
Naik, K., and Triphathy., P. 2008. Software Testing and Quality Assurance Theory and Practice. Kanada: John Wiley & Sons.

Model Pengembangan Standar Profesi

ACM

ACM(Association for Computing Machinery) atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan computer pertama didunia yang didirikan pada tahun 1947 ACM telah menciptakan sebuah perpustakaan digital dimana ia telah membuat seluruh publikasi yang tersedia .ACM perpustakaan digital merupakan koleksi terbesar didunia informasi mengenai mesin komputasi dan berisi arsip jurnal ,majalah ,prosiding konferensi online,danisu-isu terkini ACM publikasi. Layanan online termasuk forum yang disebut Ubiquity dan TechNews mencerna,baik yang berisi informasi terbaru tentang dunia IT.

IEEE

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli dibidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi- teknologi baru dalam semua aspek dalam industry dan rekayasa (engineering),yang mencakup telekomunikasi,jaringankomputer,kelistrikan, antariksa, danelektronika.

Tujuan inti IEEE adalah mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan.

•Visi IEEE adalah akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan professional teknis dimana-mana dan dikenal secara universal untuk kontribusi teknologi dan teknis yang professional dalam meningkatkan kondisi perkembangan global.

Standar dalam IEEE adalah mengatur fungsi ,kemampuan dan interoperabilitas dari berbagai macam produk dan layanan yang mengubah cara orang hidup, bekerja dan berkomunikasi.

Proses pembangunan IEEE standar dapat dipecah melalui tujuh langkah dasar yaitu:

Mengamankan Sponsor,

Meminta Otorisasi Proyek,

Perakitan Kelompok Kerja,

Penyusunan Standard,

Pemungutan suara,

Review Komite,

Final Vote.

Pesaing utama ACM adalah IEEE Computer Society.

•Perbedaan antara ACM dan IEEE adalah, ACM berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhir, sementara IEEE lebih memfokuskan pada masalah-masalah hardware dan standardisasi. Cara lain untuk menyatakan perbedaan yaitu ACM adalah ilmuwan komputer dan IEEE adalah untuk insinyur listrik, meskipun subkelompok terbesar adalah IEEE Computer Society.

Posisi dalam Dunia IT

System Analyst

Analyst Programmer

ERP (enterprise resource planning) Consultant

Systems Programmer/ Software Engineer

Web Designer

Systems Engineer

Tester

Database Administrator

Manager

IT Manager

Project Manager

Account Manager

Deskripsi kerja profesi IT

1. Analyst Programmer

_ Merancang, membuat ‘code’ (program) dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi system

2. Web Designer

_ Mengembangkan rancangan inovatif aplikasi web-based beserta isi dari aplikasi tersebut Systems Programmer

3. Software Engineer

_ Terbiasa dengan pengembangan software ‘lifecycles’ .

_ Memiliki ketrampilan dalam men-desain aplikasi

_ menyiapkan program menurut spesifikasi

_ dokumentasi /’coding’

_ pengujian.

4. I T Executive

_ Memelihara kecukupan, standard & kesiapan systems/infrastructure untuk memastikan pengoperasiannya dapat efektif & efisien.

_ Menerapkan prosedur IT & proses untuk memastikan data terproteksi secara maksimum

5. IT Administrator

_ Menyediakan implementasi & administrasi yang meliputi Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) dan koneksi dialup,

6. Network Administrator

_ Mengurusi & mengoperasi jaringan LAN maupunWAN, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya

7. Database Administrator

_ Bertanggung jawab Untuk administrasi & pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database.

8. Systems Engineer

_ Menyediakan rancangan sistem & konsultasi terhadap pelanggan.

_ Memberikan respon terhadap permintaan technical queries serta dukungannya.

_ Termasuk melakukan pelatihan teknis ke pelanggan & IT administrator.

9. Network Support Engineer

_ Melaksanakan komunikasi & analisa sistem networking

_ Mendisain perencanaan untuk integrasi. Mendukung jaringan pada internet, intranet & extranet.

_ Menganalisa & ikut ambil bagian dalam pengembangan standardisasi keamanan & implementasi mengendalikan untuk keamanan LAN & WAN

10. Helpdesk Analyst

_ Me-’remote’ permasalahan troubleshoot melalui email/telephone dengan cara mengambil alih kendali para pemakai via LAN/WAN koneksi.

_ Perencanaan, mengkoordinir & mendukung proses bisnis, sistem & end-users dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Standar Profesi di Indonesia Dan Regional

Berdasarkan perkembangan Teknologi Informasi secara umum, serta kebutuhan di Indonesia serta dalam upaya mempersiapkan diri untuk era perdagangan global. Beberapa usulan dituangkan dalam bab ini. Usulan-usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRIG-PS (SEARCC), dan IPKIN selaku perhimpunan masyarakat komputer dan informatika di Indonesia. Juga tak terlepas dari agenda pemerinta melalui Departemen terkait.

Gambar 1. Implementasi Standardisasi Profesi bidang TI di Indonesia

Langkah-langkah yang diusulan dengan tahapan-tahapan sebagai beriku :

Penyusunan kode etik profesiolan Teknologi Infomrasi

Penyusunan Klasifikasi Pekerjaan (Job) Teknologi Informasi di Indonesia

Penerapanan mekanisme sertifikasi untuk profesional TI

Penerapan sistem akreditasi untuk Pusat Pelatihan dalam upaya Pengembangan Profesi

Penerapan mekanisme re-sertifikasi

Promosi Standard Profesi Teknologi InformasiBeberapa rencana kegiatan SRIG-PS pada masa mendatang dalam upaya memasyarakatkan model standardisasi profesi dalam dunia TI adalah :

Distribusi dari manual SRIG-PS di SEARCC”96 di Bangkok.pada bulan Juli 1996.

Promosi secara ekstensif oleh para anggota dari 1996-1997

Presentasi tiap negara yang telah benar-benar mengimplementasikan standard yang berdasarkan model SRIG-PS, pada SEARCC’97 di New Delhi. Ini merupakan penutupan phase 2 dari SRIG-PS.

Untuk memasyarakatkan stardisasi profesi dan sistem sertiikasi ini, maka harus dilakukan lebih banyak promosi dalam penyebaran standard kompetensi. Promosi akan dilakukan melalui radio, majalah, atau bahkan TV. Terlebih lagi, adalah penting untuk mempromosikan standard ini ke pada institusi pendidikan, teurtama Bagian Kurikulum, karena pendidikan Teknologi Informasi harus disesuaikan agar cocok dengan standard yang akan diterapkan dalam industri.

Rencana strategis dan operasional untuk mempromosikan implementasi dari rekomendasi SRIG-PS di negara-negara anggota SEARCC.

Gambar 2. Promosi model SRIG-PS

Promosi ini memiliki berbagai sasaran, pada tiap sasaran tujuan yang ingin dicapai adalah berbeda-beda.

Pemerintah, untuk memberi saran kepada pemerintah, dan pembuat kebijaksanaan dalam bidang TI dalam usaha pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang TI.

Pemberi Kerja, untuk membangkitkan kesadaran di antara para pemberi kerja tetang nilai-nilai dari standard profesional dalam meningkatkan kualitas profesional TI.

Profesional TI, untuk mendorong agar profesional TI, dari negara anggota melihat nilai-nilai snatndar dalam profesi dak karir mereka.

Insitusi dan Penyusun kebijaksanaan Pendidikan, untuk memberi saran pada pembentukan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan dan standard profesional di regional ini dalam Teknologi Informasi.

Masyarakat Umum, untuk menyadarkan umum bahwa Standard Profesional Regional adalah penting dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

Untuk mempromosikan model standardisasi dalam dunia TI ini, SEARCC memiliki berbagai perencanaan kampanye antara lain :

Publikasi dari Standard Profesional Regional diterbitkan di seluruh negara anggota

Presentasi secara formal di tiap negara anggota.

Membantu implementasi standard di negara-negara anggota

Memonitor pelaksanaan standard melalui Himpunan/Ikatan nasional

Melakukan evaluasi dan pengujian

Melakukan perbaikan secara terus menerus

Penggunaan INTERNET untuk menyebarkan informasi mengenai standard ini.

Untuk mengimplementasi promosi di Phase 2, SRIG-PS memperoleh dana bantuan yang akan digunakan untuk :

Biaya publikasi : disain, percetakan dan distribusi

Presentasi formal di negara anggota

Membantu implementasi standar di negara anggota

Pertemuan untuk mengkonsolidasi, memonitor, dan bertukar pengalaman

Adalah penting untuk menyusun WEBpage mengenai Standardisasi Profesi pada Teknologi Informasi. WEBpage ini akan memberikan informasi mengenai model SRIG-PS dan model standard di Indonesia.

Pembentukan Standar Profesi Teknologi Informasi di Indonesia

Dalam memformulasikan standard untuk Indonesia, suatu workshop sebaiknya diselenggarakan oleh IPKIN. Partisipan workshop tersebut adalah orang-orang dari industri, pendidikan, dan pemerintah. Workshop ini diharapkan bisa memformulasikan deskripsi pekerjaan dari klasifikasi pekerjaan yang belum dicakup oleh model SRIG-PS, misalnya operator. Terlebih lagi, workshop tersebut akan menyesuaikan model SRIG-PS dengan kondisi Indonesia dan menghasilkan model standard untuk Indonesia. Klasifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan ini harus diperluas dan menjadi standard kompetensi untuk profesioanal dalam Teknologi Informasi

Persetujuan dan pengakuan dari pemerintah adalah hal penting dalam pengimplementasian standard di Indonesia. Dengan demikian, setelah standard kompetensi diformulasikan, standard tersebut dapat diajukan kepada kepada Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Selain itu standard tersebut juga sebaiknya harus diajukan kepada Menteri Pendidikan dengan tujuan membantu pembentukan kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi di Indonesia dan untuk menciptakan pemahaman dalam pengembangan model sertifikasi.

Untuk melengkapi standardisasi, IPKIN sudah perlu menetapkan Kode Etik untuk Profesi Teknologi Informasi. Kode Etik IPKIN akan dikembangkan dengan mengacu pada Kode Etik SEARCC dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Selanjutnya, mekanisme sertifikasi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan standard kompetensi ini. Beberapa cara pendekatan dari negara lain harus dipertimbangkan. Dengan demikian, adalah penting untuk mengumpulkan mekanisme standard dari negara-negara lain sebelum mengembangkan mekanisme sertifikasi di Indonesia.

Gambar 3.Model Interaksi Sistem Sertifikasi Profesional TI

Sertifikasi sebaiknya dilaksanakan oleh IPKIN sebagai Asosiasi Komputer Indonesia. Pemerintah diharapkan akan mengakui sertifikat ini, dan memperkenalkan dan mendorong implementasinya di industri. Dalam mengimplementasikan mekanisme sertifikasi, beberapa badan perlu dibentuk

Badan Penguji harus dibentuk dan institusi pendidikan sebaiknya dilibatkan dalam mekanisme ini. Hal ini perlu karena institusi pendidikan memiliki pengalaman dalam memberikan ujian.

Panitia Persiapan Ujian, mempersiakan kebutuhan administrasi, pendaftaran, penjadwalan, pengumpulan maeri ujian.

Pelaksana Ujian, mempersiapkan tempat ujian dan melaksanakan ujian. Menyerahkan hasil ujian kepada Badan Penguji untuk diperiksa, mengolah hasil dan memberikan hasil kepada IPKIN

Pelaksana akreditasi training centre, untuk kebutuhan resertifikasi maka perlu dibentuk badan yang melakukan penilaian terhadap pelaksana pusat pelatihan, tetapi hal ini baru dilaksanakan setelah 5 tahun sistem sertifikasi berjalan,.

Pelaksana resertifikasi, hal ini mungkin baru dapat dilaksanakan setelah 5 tahun setelah sistem sertifikasi berjalan dengan baik

Kerja sama antara institusi terkait dikoordinasikan. IPKIN sebagai Asosiasi Profesi dapat memainkan peranan sebagai koordinator.

Dalam pembentukan mekanisme sertifikasi harus diperhatikan beberapa hal yang dapat dianggap sebagai kriteria utama:

Sistem sertifikasi sebaiknya kompatibel dengan pembagian pekerjaan yang diakui secara regional.

Memiliki berbagai instrument penilaian, misal test, studi kasus, presentasi panel, dan lain-lain.

Harus memiliki mekanisme untuk menilai dan memvalidasi pengalaman kerja dari para peserta, karena kompetensi profesional juga bergantung dari pengalaman kerja pada bidang tersebut.

Harus diakui pada negara asal.

Harus memiliki silabus dan materi pelatihan, yang menyediakan sarana untuk mempersiapkan diri untuk melakukan ujian sertifikasi tersebut.

Sebaiknya memungkinkan untuk dilakukan re-sertifikasi

Sebagai kriteria tambahan adalah :

Terintegrasi dengan Program Pengembangan Profesional

Dapat dilakukan pada region tersebut.

Dalam hal sertifikasi ini SEARCC memiliki peranan dalam hal :

Menyusun panduan

Memonitor/dan bertukar pengalaman

Mengakreditasi sistem sertifikasi, agar mudah diakui oleh negara lain anggota SEARCC

Mengimplementasi sistem yang terakreditasi tersebut

http://bahasapersatuan.wordpress.com/2011/04/20/standar-profesi-di-indonesia-dan-regional/
http://kelompoktighaka5c.blogspot.com/2009/10/standard-profesi-teknologi-informasi.html
http://openstorage.gunadarma.ac.id/~mwiryana/IPKIN/SRIG-PS/st_page6.html
http://butuhrestu.blogspot.com/2012/04/bab-x-model-pengembangan-standar.html

Tugas 7 Etika & Profesionalisme TSI

RANCANGAN UDANG-UNDANG IT YANG TERKAIT BI(BANK INDONESIA) MENGENAI I-BANKING

Internet banking bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut.

Penyelenggaraan internet banking yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Dengan kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank.

Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah internet fraud atau penipuan melalui internet. Dalam internet fraud ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah.

Oleh karena itu perbankan perlu meningkatkan keamanan internet banking antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi internet banking, adanya panduan bila terjadi fraud dalam internet banking dan pemberian informasi yang jelas kepada user.

Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sbb:

Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.

Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.

Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.

Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan tugas-tugas tersebut di atas ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk meminimalisasi internet fraud yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).

1. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.

b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.

c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:

2. Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:

a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.

b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank.

3. Pengendalian pengamanan (security control)

a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.

b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.

c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.

d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.

e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.

f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking.

g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.

4. Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi

a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking.

b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking.

c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking.

d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking.

e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.

5. Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC)

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kejahatan internet fraud adalah pengaturan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan prinsip Know Your Customer (KYC). Pengaturan tentang penerapan prinsip KYC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:

1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.

2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.

4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:

1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung tersebut.

2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.e. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.

f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.

g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:

1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight).

2) Pendelegasian wewenang.

3) Pemisahan tugas.

4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.

5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

i. Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah/KYC dan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimana penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC.

6. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi Produk Bank

Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a). Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.

b). Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.

c). Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.

d). Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan chip pada kartu kredit. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan tersebut antara lain sbb:

a). Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah.

b). Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

c). Informasi Produk Bank tersebut, minimal meliputi: nama produk, jenis produk, manfaat dan resiko produk, persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya Produk Bank, penerbitan (issuer/originator) Produk Bank.

d). Bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko pada setiap produk bank, dimana bank harus menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang diperoleh nasabah dari suatu produk bank dan potensi risiko yang dihadapi oleh nasabah dalam masa penggunaan produk bank.

Rahasia Bank

Salah satu hal penting dalam memproses pelaku internet fraud adalah pembukaan rahasia bank untuk memperoleh keterangan simpanan milik pelaku internet fraud tersebut, dimana keterangan tersebut dapat dijadikan salah bukti oleh aparat penegak hukum untuk keperluan persidangan pidana.

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam UU Perbankan dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya setiap Bank dan afiliasinya wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Rahasia Bank). Sedangkan keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, tidak wajib dirahasiakan.

Terhadap Rahasia Bank dapat disimpangi dengan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank oleh BUPN/PUPLN dan kepentingan peradilan perkara pidana dimana status nasabah penyimpan yang akan dibuka rahasia bank harus tersangka atau terdakwa. Terhadap Rahasia Bank dapat juga disimpangi tanpa izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia yakni untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan/persetujuan dari nasabah dan untuk kepentingan ahli waris yang sah.

Dalam hal diperlukan pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak aparat penegak hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PBI Rahasia Bank, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

Namun demikian untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir dan atau disita pada bank, menurut Pasal 12 ayat (2) PBI Rahasia Bank, tetap berlaku ketentuan mengenai pembukaan Rahasia Bank dimana memerlukan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

Urgensi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana)

Payung hukum setingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang kegiatan di dunia maya hingga saat ini belum ada di Indonesia. Dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan di dunia maya, untuk penegakan hukumnya masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP yakni mengenai pemalsuan surat (Pasal 263), pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 378), penadahan (Pasal 480), serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Merek.

Ketentuan-ketentuan tersebut tentu saja belum bisa mengakomodir kejahatan-kejahatan di dunia maya (cybercrime) yang modus operandinya terus berkembang. Selain itu dalam penanganan kasusnya seringkali menghadapi kendala antara lain dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik dan ancaman sanksi yang terdapat dalam KUHP tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban, misalnya pada kasus internet fraud, salah satu pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 378 KUHP (penipuan) yang ancaman hukumannya maksimum 4 (empat) tahun penjara sedangkan kerugian yang mungkin diderita dapat mencapai miliaran rupiah.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana) diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas cybercrimes serta dapat memberikan deterrent effect kepada para pelaku cybercrimes sehingga akan berfikir jauh untuk melakukan aksinya. Selain itu hal yang penting lainnya adalah pemahaman yang sama dalam memandang cybercrimes dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya law enforcement.

Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE dan RUU Transfer Dana saat ini telah diajukan oleh pemerintah dan sedang dilakukan pembahasan di DPR RI, dimana dalam hal ini Bank Indonesia terlibat sebagai narasumber khususnya untuk materi yang terkait dengan informasi dan transaksi keuangan.

Sumber : http://ferriyanto.wordpress.com/